Jumat, 13 Juni 2014

USUL PANGLIMA BATUR MENJADI PAHLAWAN NASIONAL TERGANJAL


Muara Teweh, SEBAR, - Proses pengusulan salah seorang tokoh pejuang Panglima Batur menjadi Pahlawan Nasional yang telah berlangsung kurang lebih dua tahun ini ternyata masih terganjal. Sebuah sumber kepada Media ini menyebutkan proses pengusulannya memang sudah berjalan, akan tetapi terdapat beberapa persyaratan pendukung guna memperkuat usul tadi yang hingga kini masih belum dapat dipenuhi oleh pengusul, hal itu yang menyebabkan usul tersebut mandek.

Pemerintah daerah kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah selaku pengusul usul pahlawan tersebut sesungguhnya telah melakukan berbagai langkah untuk menjadikan Panglima Batur sebagai Pahlawan Nasional, ratusan juta rupiah dana APBD telah dilontorkan Pemerintah Daerah itu untuk mewujudkan impian memiliki seorang pejuang yang diakui negara dengan nama Pahlawan Nasional.

Adapun kegiatannya berawal dari penulisan sebuah buku tentang kepahlawanan Panglima Batur yang ditulis oleh sebuah tim yang dibentuk khusus untuk itu oleh Bupati Barito Utara Ir H Achmad Yuliansyah, MM saat itu. Terlepas dari pro – kontra mengenai substansi isinya buku tersebut sudah rampung.

Dalam rangka penulisan buku tersebut, oleh Bupati Yuliansyah saat itu telah diberangkatkan beberapa orang anggota tim ke Belanda, tugas tim tersebut adalah menelusuri fakta sejarah yang berhubungan dengan Perang Kemerdekaan di Barito (Red,; Perang Barito) kaitannya dengan peran tokoh Panglima Batur.

Sumber media ini belum dapat mengindentifikasi sejauh mana hasil kunjungan ke Belanda tersebut menjadi substansi penting dari buku yang berisikan kepahlawanan Panglima Batur tersebut, akan tetapi yang jelas bahwa draff naskah buku tersebut juga sempat dipapar melalui beberapa kali seminar yang dihadiri para nara sumber beberapa orang pakar sejarah maupun pakar bahasa serta sejumlah tokoh lokal dan keturunan dari Panglima Batur.

Tidak hanya itu, sebagai bentuk dukungan masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten Barito Utara telah dibangun sebuah monumen (patung) Panglima Batur yang terletak tepat di Bundaran depan Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, walaupun pembangunan monumen itu sendiri menyebabkan setidaknya tiga orang warga “korban” menjadi terpidana yang berkaitan dengan proses pembangunan proyek tersebut yang oleh pihak penegak hukum “tidak sesuai prosedur”. Mereka adalah dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan seorang pemilik perusahaan pelaksana konstruksinya.

Sumber tadi kepada media ini mempertanyakan, mengapa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Barito Utara tadi masih belum dapat meyakinkan pemerintah pusat tentang kepahlawanan Panglima Batur. Namun dia  menuturkan, masyarakat dan pemerintah kabupaten Barito Utara tidak perlu putus asa, karena masih ada keinginan  pemerintah provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan evaluasi terhadap usul pemerintah kabupaten Barito Utara tersebut, tujuannya untuk menemukan baru, melengkapi data dan fakta yang lebih valid lagi dan melengkapi usul yang telah ada.

Berkenaan dengan hal tersebut, redaksi media ini berupaya melakukan konfirmasi dengan anggota tim penulis buku tentang kepahlawanan Panglima Batur tersebut, salah seorang anggota tim yang berhasil kami konfirmasi adalah Darius, SPd. Namun menurut guru sejarah SMA 2 tersebut, dalam proses penelitian maupun penulisan buku tersebut dia tidak banyak dilibatkan, dia juga tidak diikutkan dalam perjalanan tim ke negeri Belanda. “Kalau yang ke negeri Belanda, itu saya tidak ikut, saya tidak tahu hasilnya”, Kata Darius.

Namun demikian, dia pernah hadir pada salah satu seminar dan setelah itu dia tidak diundang lagi oleh tim, sehingga secara keseluruhan dia tidak mengetahui proses penelitian dan penulisan buku tersebut, karena itu menurutnya, walaupun ada namanya sebagai tim tetapi aktif dalam semua proses yang ada.

Namun menurut Darius, karena melalui berbagai seminar dan dihadiri oleh pakar mestinya buku tersebut dapat menjadi referensi akademik bagi pengusulan kepahlawanan Panglima Batur. Akan tetapi menurutnya, kini persoalannya apakah buku tadi memenuhi standar akademik atau masih belum, lagi pula sudah tentu tidak cukup kalau hanya sebuah buku tersebut saja, karena masih banyak persyaratan lain bagi seseorang pejuang sehingga dapat diberikan gelar sebagai Pahlawan Nasional oleh negara, karenanya, pemerintah kabupaten Barito Utara dalam hal ini tim yang ada perlu mengevaluasi proses yang ada. “Tidak ada solusi lain, harus dievaluasi lagi”. Kata Darius, sementara dia sendiri kalau memang dibutuhkan dan diminta oleh Bupati siap saja membantu untuk proses selanjutnya.(*)