Senin, 18 Agustus 2014

SENGKETA PERBATASAN KALTENG - KALTIM SUDAH MENGARAH KE KONFLIK FISIK

Kondisi jalan lintas kalteng-kaltim yang ditutup (jat)
Muara Teweh, SBO,- Sengketa perbatasan wilayah antara provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, saat ini semakin memanas dan sudah mengarah kepada konflik fisik antara warga diperbatasan tersebut.



Hal ini dikemukakan oleh Camat Teweh Timur Drs M Taufik, M.IP kepada media ini dijumpai seusai menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Selasa (18/8) sore di gedung DPRD jalan A Yani Muara Teweh/
Menurut Camat M Taufik, ia dan jajaran Tripika sudah meninjau langsung lokasi yang kini "dicaplok" dan diakui oleh sejumlah oknum warga provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah provinsi itu, disana kondisinya tampak sudah tidak kondusif dan sudah memanas. Jika tidak diambil langkah-langkah yang cepat oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Camat Teweh Timur itu sangat khawatir bisa terjadi konflik fisik antara kedua kelompok warga. (Baca : berita media ini edisi 13 Agustus 2014 dan juga berita media ini edisi tanggal 7 Agustus 2014.)
Menurut dia, hal ini terjadi karena selain ruas jalan darat yang ada sekarang sudah ditutup oleh warga dari provinsi Kalimantan Timur, juga sudah terjadi pergeseran titik batas antara kedua provinsi itu sejauh kurang lebih lima kilometer masuk ke dalam wilayah provinsi Kalimantan Tengah.
Masih menurut Camat M Taufik, oleh sebab kondisinya sangat mencemaskan, ia akan segera melaporkan perkembangan terakhir kondisi dilapangan kepada Bupati Barito Utara, sekalian minta petunjuk dan arahan lebih lanjut dari orang nomor satu di Kabupaten Barito Utara itu.
"Saya tidak bisa meninggalkan Teweh Timur berlama-lama di Muara Teweh, karena kondisinya sangat mencemaskan". Kata Camat M Taufik mengakhiri bincang dengan SBO.
Kades Benangin Diman
Kasus sengketa perbatasan ini sebenarnya sudah berlangsung lama, ibarat penyakit hampir dapat dikatakan sudah merupakan penyakit akut yang sulit sekali disembuhkan, terhadap kasus ini Gubernur Kalimantan Tengah sebenarnya sudah mengambil langkah yang mengarah ke penyelesaian, demikian pula dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sudah melakukan upaya serupa, akan tetapi nampaknya hingga kini belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan.
Nampaknya, perlu langkah yang lebih masip dan lebih bernyali lagi dari pemerintah dan DPRD provinsi Kalimantan Tengah, untuk melakukan penyelesaikan sengketa tersebut, jika melalui forum musyawarah masih gagal, maka  bila perlu melalui proses hukum agar keputusan tentang perbatasan tersebut dapat diterima oleh kedua pihak.
Hal ini merupakan peerjaan rumah dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang baru dan mestinya mendapat prioritas penanganan yang tinggi, karena hal ini menyangkut wilayah dan masyarakat Kalimantan Tengah, Sebagaimana diberitakan oleh media ini sebelumnya, bahwa di kawasan ini terdapat sebuah perusahaan HPH dan Perusahaan Pertambangan batubara yang semua proses perijinannya melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga secara de fakto kawasan tersebut saat ini sudah menjadi milik Provinsi Kalimantan Timur. (j/1).